Iklan

Keuangan Desa

Definisi
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hak Desa tercantum dalam UU 6 tahun 2014 pasal 67 ayat 1 sedangkan kewajiban Desa tercantum dalam UU 6 tahun 2014 pasal 67 ayat 2.
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
Pasal 67
1. Desa berhak:
  • mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  • menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  • mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban:
  • melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  • mengembangkan kehidupan demokrasi;
  • mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  • memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
  1. Perencanaan : RPJMDes, RKPDes
  2. Penganggaran : APBDes
  3. Pelaksanaan : PB/J, Pajak
  4. Penatausahaan : BKU, SPJ, dan lain lain
  5. Pelaporan : Laporan Semester & Tahunan
  6. Pertanggungjawaban : LKPJ ke BPD
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Partisipasif  adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Tertib dan Disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Ex : Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Disiplin Anggaran
  • Pendapatan - terukur secara rasional
  • Belanja yang dianggarkan - batas tertinggi pengeluaran belanja
  • Pengeluaran - kepastian tersedianya penerimaan, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APB Desa atau perubahannya
  • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa
Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Desa
  • Seluruh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
  • Pelayanan perbankan ditetapkan oleh pemda
  • Menggunakan 1 rekening kas desa (prinsip Treasury Single Account / UU No 1 tahun 2004)
  • Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam batas jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
  • Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi
  • Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti - bukti yang lengkap dan sah
  • Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
Dalam pengelolaan keuangan desa sekarang sudah dimudahkan dengan sebuah aplikasi bernama SISKEUDES.
Demikian artikel tentang keuangan desa, semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel